Banyak peristiwa akhir-akhir ini yang bisa menjadi satu pembelajaran bagi semua. Banyaknya peristiwa yang banyak terjadi akhir akhir ini adalah adanya demo massal yang terjadi di Negara tetangga yaitu Mesir yang menggelar aksi untuk menurunkan presidennya yang di anggap telah terlalu lama berkuasa yaitu selama 30 tahun.
Aksi ini sebenarnya tidak pertama kali terjadi. Tidak perlu menengok kejadian di mesir, di Negara kita pun Indonesia sering terjadi aksi semacam ini. Dan yang lebih banyak terjadi adalah aksi untuk menuntut penguasa yang terpilih untuk mundur karena tidak bekerja sesuai dengan yang di iniginkan rakyatnya. Mulai dari aksi untuk menurunkan presiden, menuntuk untuk beberapa menteri turun pun banyak di lakukan. Aksi ini tidak hanya terjadi di Ibu kota. Desakan untuk menuntuk penguasa turun pun terjadi di beberapa daerah. Mulai dari menuntut wali kota, gubernur, bupati, camat, lurah dan aksi yang paling kecilpun ada seperti menurunkan kepala lingkungan karena di anggap telah berbuat sesuka hati terhadap warga di linkungan tempatnya berkuasa.
Inilah yang terjadi beberapa minggu terakhir ini di daerah kecil yang ada di Kota Mataram, tepatnya di lingkungan Presak Timur Kelurahan Pagutan. Berawal dari keputusan Kepala Lingkungan yang memberhentikan 4 (Empat) Ketua RT yang ada di lingkungan Presak Timur karena di anggap membangkang. Hal inilah yang memicu kemarahan sebagian warga yang merasa kepala lingkungan (Kepling) telah melakukan tindakan sepihak tanpa ada persetujuan dari Warga. Salah satu faktor inilah yang membuat warga bertindak untuk menurunkan kepala lingkungan yang selama ini telah berkuasa sewenang-wenang kepada warga dengan melihat fakta-fakta yang ada selama kepala lingkungan berkuassa sampai sekarang.
Permasalahn tidak hanya terjadi sampai disini, Desakan menuntut Kepala lingkungan mundur disampaikan ke kepala lurah pagutan dan di teruskan ke Camat Kota Mataram. Melihat reaksi warga, akhirnya dari tingkat kecamatan tertanggal 20 Januari 2011, kekuasaan Kepala lingkungan di Presak Timur pun sudah tidak di akui lagi. Tetapi yang terjadi di lapangan malah sebaliknya, Keputusan yang sudah di sepakati tidak juga di jalankan, dan karena inilah reaksi warga untuk menuntut penurunan Kepala lingkungan pun terjadi dengan di adakannya demo pada tanggal 4 februari 2011 yang di akhiri dengan pencabutan Plang Kepala lingkungan yang kemudian di pindahkan ke Kantor Lurah Pagutan.
Gara-gara aksi ini, beberapa orang yang ikut demo akhirnya di panggil ke Polres Mataram untuk dimintai keterangan mengenai pencabutan plang Kepala Lingkungan yang ternyata di laporkan oleh Pihak Kepala lingkungan gara-gara aksi pengerusakan Plang. Namun belum ada yang ditahan karena belum adanya bukti yang real mengenai pengerusakan, dan kasusnya masih di tangani oleh Polsek Kota Mataram dan belum ada kejelasan sampai sekarang. Banyak pro dan kontra dari warga presak Timur dalam menanggapi masalah ini yang tidak bisa di hindari. Bagi yang Pro akan mendukung apa yang di lakukan oleh Kepala lingkungan, tetapi bagi yang kontra apa yang dilakukan kepala lingkungan merupakan tindakan sepihak yang tidak seharusnya dilakukan, sehingga warga pun tidak bertindak dan melakukan aksi semacam ini.
Peristiwa ini merupakan salah satu contoh jika penguasa mendengar suara rakyat hal yang tidak di inginkan mungkin dapat terjadi dan pemerintahan yang dijalankan akan berjalan sesuai dengan harapan rakyat. Bukankah Penguasa harus mendengarkan suara rakyatnya. Kalau sudah terjadi masalah yang seperti ini, siapakah yang harus di salahkan, rakyat yang salah memilih atau penguasakah yang ber tindak semaunya?????? ( Vie-vie, dan bebrbagai sumber )
Aksi ini sebenarnya tidak pertama kali terjadi. Tidak perlu menengok kejadian di mesir, di Negara kita pun Indonesia sering terjadi aksi semacam ini. Dan yang lebih banyak terjadi adalah aksi untuk menuntut penguasa yang terpilih untuk mundur karena tidak bekerja sesuai dengan yang di iniginkan rakyatnya. Mulai dari aksi untuk menurunkan presiden, menuntuk untuk beberapa menteri turun pun banyak di lakukan. Aksi ini tidak hanya terjadi di Ibu kota. Desakan untuk menuntuk penguasa turun pun terjadi di beberapa daerah. Mulai dari menuntut wali kota, gubernur, bupati, camat, lurah dan aksi yang paling kecilpun ada seperti menurunkan kepala lingkungan karena di anggap telah berbuat sesuka hati terhadap warga di linkungan tempatnya berkuasa.
Inilah yang terjadi beberapa minggu terakhir ini di daerah kecil yang ada di Kota Mataram, tepatnya di lingkungan Presak Timur Kelurahan Pagutan. Berawal dari keputusan Kepala Lingkungan yang memberhentikan 4 (Empat) Ketua RT yang ada di lingkungan Presak Timur karena di anggap membangkang. Hal inilah yang memicu kemarahan sebagian warga yang merasa kepala lingkungan (Kepling) telah melakukan tindakan sepihak tanpa ada persetujuan dari Warga. Salah satu faktor inilah yang membuat warga bertindak untuk menurunkan kepala lingkungan yang selama ini telah berkuasa sewenang-wenang kepada warga dengan melihat fakta-fakta yang ada selama kepala lingkungan berkuassa sampai sekarang.
Permasalahn tidak hanya terjadi sampai disini, Desakan menuntut Kepala lingkungan mundur disampaikan ke kepala lurah pagutan dan di teruskan ke Camat Kota Mataram. Melihat reaksi warga, akhirnya dari tingkat kecamatan tertanggal 20 Januari 2011, kekuasaan Kepala lingkungan di Presak Timur pun sudah tidak di akui lagi. Tetapi yang terjadi di lapangan malah sebaliknya, Keputusan yang sudah di sepakati tidak juga di jalankan, dan karena inilah reaksi warga untuk menuntut penurunan Kepala lingkungan pun terjadi dengan di adakannya demo pada tanggal 4 februari 2011 yang di akhiri dengan pencabutan Plang Kepala lingkungan yang kemudian di pindahkan ke Kantor Lurah Pagutan.
Gara-gara aksi ini, beberapa orang yang ikut demo akhirnya di panggil ke Polres Mataram untuk dimintai keterangan mengenai pencabutan plang Kepala Lingkungan yang ternyata di laporkan oleh Pihak Kepala lingkungan gara-gara aksi pengerusakan Plang. Namun belum ada yang ditahan karena belum adanya bukti yang real mengenai pengerusakan, dan kasusnya masih di tangani oleh Polsek Kota Mataram dan belum ada kejelasan sampai sekarang. Banyak pro dan kontra dari warga presak Timur dalam menanggapi masalah ini yang tidak bisa di hindari. Bagi yang Pro akan mendukung apa yang di lakukan oleh Kepala lingkungan, tetapi bagi yang kontra apa yang dilakukan kepala lingkungan merupakan tindakan sepihak yang tidak seharusnya dilakukan, sehingga warga pun tidak bertindak dan melakukan aksi semacam ini.
Peristiwa ini merupakan salah satu contoh jika penguasa mendengar suara rakyat hal yang tidak di inginkan mungkin dapat terjadi dan pemerintahan yang dijalankan akan berjalan sesuai dengan harapan rakyat. Bukankah Penguasa harus mendengarkan suara rakyatnya. Kalau sudah terjadi masalah yang seperti ini, siapakah yang harus di salahkan, rakyat yang salah memilih atau penguasakah yang ber tindak semaunya?????? ( Vie-vie, dan bebrbagai sumber )
Postingan
0 komentar:
Posting Komentar